Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daerah Istimewa Yogyakarta 1945

Asal Usul

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan metamorfosis dari Pemerintahan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Negara Kadipaten Pakualaman, khususnya bagian Parentah Jawi yang semula dipimpin oleh Pepatih Dalem untuk Negara Kesultanan Yogyakarta, dan Pepatih Pakualaman untuk Negara Kadipaten Pakualaman. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Paku Alaman. Sehingga tidak mengherankan banyak pegawai negeri sipil daerah yang juga menjadi Abdidalem Keprajan Keraton maupun Puro. Walau demikian mekanisme perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah tetap dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala dan wakil kepala daerah

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden[12] dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu[13], pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta. Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun daftar Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa sebagai berikut:
Flag of Indonesia.svg Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta COA.svg
No. Gubernur Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Keterangan Wakil
1
Hamengku Buwono IX (1973).jpg ISKS Hamengkubuwono IX
19 Agustus 1945
1 Oktober 1988
1
[ket. 1]
KGPAA Paku Alam VIII
2
Paku Alam VIII 1980-an.jpg KGPAA Paku Alam VIII
1 Oktober 1988
11 September 1998
2
[ket. 2]
[ket. 3]
Lowong
3
Gubernur Yogya HB X.jpg ISSS Hamengkubawana X
3 Oktober 1998
9 Oktober 2003
3
[ket. 4]
9 Oktober 2003
9 Oktober 2008
4
[ket. 5]
KGPAA Paku Alam IX
(2003–15)
9 Oktober 2008
9 Oktober 2011
[ket. 6]
9 Oktober 2011
9 Oktober 2012
[ket. 7]
10 Oktober 2012
Petahana
5
[ket. 8]
KGPAA Paku Alam X
(2016–)

Birokrasi dan kelembagaan

Dari sini-lah keistimewaan DIY berasal

[8] Di bidang pengembangan kelembagaan Pemerintah DIY telah menetap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD DIY, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah DIY, Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY; serta menerapkannya mulai tahun 2009.
[15] Perangkat daerah di DIY antara lain terdiri atas:
  • Sekretariat Daerah
  • Sekretariat DPRD
  • Dinas Kebudayaan
  • Dinas Kehutanan, dan Perkebunan
  • Dinas Kelautan dan Perikanan
  • Dinas Kesehatan
  • Dinas Pariwisata
  • Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
  • Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
  • Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
  • Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  • Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
  • Dinas Pertanian
  • Dinas Sosial
  • Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
  • Inspektorat
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Badan Kepegawaian Daerah
  • Badan Kerja Sama, dan Penanaman Modal
  • Badan Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat
  • Badan Ketahanan Pangan, dan Penyuluhan
  • Badan Lingkungan Hidup
  • Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Masyarakat
  • Badan Pendidikan, dan Pelatihan
  • Badan Perpustakaan, dan Arsip Daerah
  • Sekretariat Komisi Pemilihan Umum DIY
  • Rumah Sakit Grhasia
  • Satuan Polisi Pamong Praja

Selain itu di DIY dibentuk Ombudsman Daerah sejak tahun 2004 dengan keputusan Gubernur.

Lembaga Perwakilan Rakyat

Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta dirintis dengan pembentukan KNI Daerah Yogyakarta pada tahun 1945[16]. Pada Mei 1946 KNI Daerah Yogyakarta dibubarkan, dan dibentuk Parlemen Lokal pertama di Indonesia dengan nama Dewan Daerah[17]. Walaupun anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, parlemen ini tetap bekerja mewakili rakyat sampai tahun 1948 saat Invasi Belanda ke Kota Yogyakarta. Pada 1951, setelah melalui pemilihan umum bertingkat[18] terbentuklah parlemen lokal yang lebih permanen dengan nama "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta" [19].

Susunan anggota DPRD DI Yogyakarta hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 berasal dari sepuluh partai dari 12 partai yang ikut serta, dan dilantik pada tanggal 2 September 2014. Setelah periode sebelumnya (2009-2014) didominasi oleh anggota dari Partai Demokrat, DPRD DI Yogyakarta didominasi oleh PDI-P dengan perincian sebagai tercantum dalam tabel.

Partai Kursi  %
Lambang PDI-P PDI-P 14 -
Lambang PAN PAN 8 -
Lambang Partai Golkar Partai Golkar 8 -
Lambang Partai Gerindra Partai Gerindra 7 -
Lambang PKS PKS 6 -
Lambang PKB PKB 5 -
Lambang Partai NasDem Partai NasDem 3 -
Lambang Partai Demokrat Partai Demokrat 2 -
Lambang PPP PPP 2 -
Total 55 100,0

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPRD DIY memiliki empat komisi (disebut Komisi A sampai Komisi D), dengan dilengkapi Sekretariat, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran.

Legislator dan senator

Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim delapan wakil di DPR RI (sebagai legislator) dan empat wakil di DPD (sebagai senator).
Daftar legislator (hasil Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014)
Nomor Nama Gelar
(Akademis, Keagamaan,
Kebangsawanan, atau lainnya)
Partai Suara Keterangan
1 A. Hanafi Rais H., SIP, MPP. PAN 197.915 -
2 M. Idham Samawi Drs. H. PDI-P 120.796 -
3 M.Y. Esti Wijayati - PDI-P 99.440 -
4 Andika Pandu Puragabaya S.Psi., M.Si., M.Sc. Gerindra 72.290 -
5 Siti Hediati Soeharto S.E. Golkar 61.655 -
6 Agus Sulistiyono H., S.E., M.T. PKB 51.045 -
7 Sukamta H. Dr. PKS 49.771 -
8 Ambar Tjahyono - Demokrat 38.166 -
Daftar senator (hasil Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014)[20]
Nomor Nama Gelar
(Akademis,Keagamaan,
Kebangsawanan, atau lainnya)
Suara Keterangan
1 Hemas Gusti Kangjeng Ratu 1.017.687 Permaisuri Sultan Yogyakarta
Periode III
2 A. Hafidh Asrom H., Drs, MM. 158.794 Periode III
3 Cholid Mahmud H, ST, MT. 149.824 Periode II
4 Muhammad Afnan Hadikusumo - 144.820 Periode II


Related product you might see:

Share this product :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Paket Wisata Yogyakarta Murah dan Lengkap - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger